BOGOR, Buserbhayangkaratv – Kebijakan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik.
Pola belanja seremonial yang berulang setiap tahun dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang, memicu tuntutan transparansi dan audit.
Aktivis Bogor mengawasi kebijakan anggaran, Hanif Abdullah, secara tegas menyoroti dua program yang diduga menjadi PUNCAK GUNUNG ES dari masalah struktural dalam prioritas pembangunan daerah, yaitu:
1. Bogor Bike Festival senilai Rp1 miliar (RUP 61737202)
2. Festival Mobil Kuno & Antik senilai Rp1,1 miliar (RUP 59225021)
”Jika pemerintah masih menggelontorkan miliaran rupiah untuk event hiburan sementara warga berjuang memenuhi kebutuhan pokok, maka jelas ada masalah serius dalam membaca situasi,” tegas Hanif.
Pengamat kebijakan menilai pola belanja seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan publik. Beberapa isu kritis yang mengemuka, Dominannya program seremonial dibandingkan program pemberdayaan ekonomi, Tidak adanya indikator manfaat yang jelas untuk event bernilai besar, Penyusunan anggaran yang dianggap tidak memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan Minimnya evaluasi publik atas efektivitas event serupa di tahun-tahun sebelumnya.
Kekhawatiran ini semakin mengemuka mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk miskin absolut tertinggi secara nasional. Dalam situasi tersebut, alokasi miliaran rupiah untuk festival dinilai tidak sensitif secara sosial-ekonomi.
”Warga butuh lapangan kerja, kepastian ekonomi, dan solusi konkret. Pesta hiburan sehari-dua hari tidak menjawab persoalan itu,” ujar Hanif.
Merespons pola belanja yang dinilai tidak efektif dan tidak relevan, Hanif mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga audit resmi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perencanaan anggaran Disbudpar.
”Kami tidak menuduh siapa-siapa. Tetapi pola yang berulang seperti ini wajar menimbulkan permintaan audit dari publik. Transparansi itu wajib,” katanya dengan tegas.
Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan tradisi kegiatan seremonial besar tanpa ukuran manfaat yang terukur dan melakukan koreksi kebijakan secara fundamental. Orientasi anggaran, menurutnya, harus diarahkan pada Penciptaan lapangan kerja, Penguatan UMKM lokal, Revitalisasi destinasi wisata yang benar-benar produktif dan Program yang meringankan beban ekonomi sehari-hari warga.
”Cukup dengan anggaran seremonial. APBD harus kembali bekerja untuk rakyat, bukan untuk mempercantik laporan kegiatan,” tutupnya.
Tuntutan akuntabilitas ini menandai semakin tingginya kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang faktual, tepat sasaran, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
(red)
#Disbudpar #KabupatenBogor #Seremonial #Festival #MiliaranRupiah #SorotanPublik
