Bekasi – Buserbhayangkaratv.com
Sekjend LIN (Lembaga Investigasi Negara) geram maraknya terkait kerjasama perekrutan Advetorial media online diduga kuat ada permainan terselubung.
Dimana instansi pemerintah, yaitu Diskominfostandi, ada oknum permainan terselubung yang memicu perdebatan publik’. Ucap Tommy Sekjen LIN.
Menerima aduan dari rekan media, iya bang Mu ( Nama Inisial ) diam diam menerima kerjasama dengan media online diduga mencapai kurang lebih Rp100 juta. Tapi media tersebut tidak ada dikota Bekasi’. Ucap Ag (nama inisial).
Isu tersebut ternyata selama ini bukan hanya pepesan kosong, ternyata benar adanya dengan kerjasama yang dilakukan dengan media online tersebut”. Bang.
Lanjut Tommy, Dugaan adanya anggaran yang tidak jelas dan nilai kontrak yang dianggap fantastik membuat para awak media mulai meragukan kejujuran dan transparansi dalam proses perekrutan tersebut.
Kerjasama antara Diskominfostandi dengan media online ini seharusnya menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Namun, ketidakjelasan dalam proses seleksi dan penentuan anggaran membuat banyak pihak merasa tidak nyaman.
Beberapa media yang terlibat mengklaim bahwa proses seleksi tidak terbuka, dan nilai kontrak yang ditawarkan terkesan tidak seimbang dengan kontribusi yang diberikan.
Hal ini memicu tudingan bahwa ada kepentingan oknum Diskominfostandi secara pribadi mendapat keuntungan lebih besar.
Dampak dari isu ini tidak hanya terbatas pada lingkaran internal, tetapi juga merambat ke masyarakat luas.
Tommy mulai meragukan kredibilitas instansi pemerintah dan kepercayaan terhadap proses pengambilan keputusan.
Kehilangan kepercayaan ini berpotensi mengurangi efektivitas komunikasi publik dan menghambat upaya-upaya pemerintah dalam membangun awak media yang informatif dan terlibat.
Untuk mengatasi tantangan ini, Diskominfostandi perlu memperkuat transparansi dalam setiap tahap kerjasama. Proses seleksi dan penentuan anggaran harus diumumkan secara terbuka, dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan, seperti lembaga independen atau masyarakat.
Selain itu, penerapan sistem akuntabilitas yang ketat dan pengawasan yang terstruktur dapat menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan kembali.
Dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, menjadi kunci untuk mencapai transparansi yang sejati.
Transparansi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama”. Tegas Tommy.
Dengan komitmen untuk terbuka dan akuntabel, kerjasama dengan media bisa menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan kerjasama media bukan hanya tergantung pada anggaran, tetapi juga pada kepercayaan yang dibangun secara bersama. ( Tim/Red )
