BANGLI, Buserbhayangkaratv — Sidang Paripurna pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026 berlangsung di bawah pimpinan langsung Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Senin (7/9/2026). Dalam sidang tersebut, Ketua DPRD mendampingi Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyepakati penyesuaian struktur anggaran daerah yang mengalami penurunan pendapatan lebih dari Rp22 miliar, dari semula sekitar Rp1,27 triliun menjadi Rp1,25 triliun.
Ketua DPRD I Ketut Suastika memandang penurunan pendapatan daerah tersebut, terutama yang bersumber dari transfer pusat yang turun signifikan lebih dari Rp23 miliar, harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di Bangli untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini terlihat positif dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru naik lebih dari Rp1 miliar, menembus angka di atas Rp300 miliar.
“Kenaikan PAD ini harus diiringi dengan perbaikan kualitas pelayanan dan tata kelola yang transparan, bukan sekadar memperbesar pungutan kepada masyarakat,” tegas Ketua DPRD Suastika menyikapi arah kebijakan pemerintah daerah.
Dalam sidang yang dipimpinnya, Ketua DPRD menegaskan bahwa penurunan transfer pusat menjadi sinyal bahwa Bangli tidak boleh terus bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bangli mendorong penguatan sumber ekonomi lokal, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga UMKM — dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, lembaga adat, dan pelaku usaha.
Dari sisi belanja, Ketua DPRD mencatat adanya penurunan total belanja lebih dari Rp26 miliar sebagai bagian dari efisiensi dan penajaman prioritas. Namun, yang menjadi sorotan positif dalam sidang tersebut adalah kenaikan belanja modal yang justru naik signifikan lebih dari Rp26 miliar, diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan, serta irigasi. Ketua DPRD menilai langkah ini sangat tepat karena infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Jalan yang baik memudahkan mobilitas warga, irigasi yang memadai meningkatkan hasil pertanian. Inilah yang menjadi harapan masyarakat, dan APBD harus benar-benar menjawab kebutuhan tersebut,” ujar Suastika menyikapi alokasi anggaran infrastruktur.
Ketua DPRD juga menekankan bahwa seluruh penyesuaian anggaran yang disepakati dalam sidang paripurna tersebut harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen nyata untuk menyelesaikan persoalan masyarakat Kabupaten Bangli. (Jro’budi)
