KLAPANUNGGAL, BOGOR, Buserbhayangkaratv — Satu temuan mengubah arah sorotan publik. Sebuah kempu tempat penampungan bahan bakar minyak jenis solar yang diduga digunakan untuk operasional excavator ditemukan di kawasan galian batu karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
Temuan yang viral di media sosial itu bukan sekadar soal satu titik penampungan. Ia membuka pertanyaan yang lebih besar: Dari mana solar itu berasal? Siapa pemasoknya? Dan apakah seluruh tambang di Klapanunggal sudah diawasi secara benar?
Atas temuan tersebut, aktivis peduli lingkungan mendesak Polres Bogor untuk tidak berhenti pada satu lokasi.
“Jangan berhenti pada satu kempu. Jika satu titik sudah ditemukan, telusuri titik-titik lainnya. Periksa seluruh tambang secara objektif, profesional, dan tanpa tebang pilih,” tegas Koordinator Aktivis Peduli Lingkungan Bogor kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Desakan itu ditujukan kepada Polres Bogor, Polsek Klapanunggal, Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyeluruh.
Legalitas usaha pertambangan, menurut mereka, tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan bahan bakar. Baik tambang yang diduga belum berizin maupun yang sudah berizin, semuanya harus diperiksa dengan standar yang sama.
Aktivis meminta aparat menelusuri secara dokumen, bukan sekadar keterangan lisan. Mulai dari nota dan faktur pembelian, identitas pemasok, dokumen pengiriman, bukti transaksi, hingga catatan keluar-masuk stok BBM di lokasi tambang.
Penelusuran itu penting untuk memastikan, apakah solar yang digunakan merupakan BBM industri dari jalur resmi, atau terdapat indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Periksa dokumennya. Siapa pemasoknya, bagaimana jalur pengirimannya, berapa jumlah solar yang digunakan. Jika ada pelanggaran, tindak sesuai hukum. Dan sampaikan hasilnya secara transparan kepada masyarakat,” ujar perwakilan aktivis tersebut.
Dalam sorotan awal, sejumlah nama badan usaha dan pihak turut disebut dalam informasi yang beredar di masyarakat, antara lain Koperasi Karya Nunggal, PT WES, PT Lasido, PT Calsindo, PT BLM, serta pihak yang disebut dengan nama Ondon, Dani, Mandor Amin, dan inisial AGK.
Media Buser Bhayangkara Tv menegaskan: Penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak-pihak dimaksud terlibat dalam dugaan penampungan ataupun penyalahgunaan solar. Penyebutan itu semata-mata sebagai bagian dari informasi awal yang beredar dan di himpun dari sumber, masih memerlukan klarifikasi, verifikasi, serta pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Aktivis meminta instansi terkait memastikan status perizinan, legalitas kegiatan, kesesuaian penggunaan dan penyimpanan BBM, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Persoalan ini tidak berhenti pada dugaan kempu solar. Aktivitas galian yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam, kerusakan kontur tanah, risiko longsor, sedimentasi, pencemaran aliran air, hingga kerusakan infrastruktur jalan akibat lalu lintas kendaraan pengangkut material.
Karena itu, pemeriksaan diminta dilakukan secara komprehensif. Meliputi dokumen perizinan, persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, pengendalian dampak lingkungan, hingga kewajiban reklamasi dan pascatambang.
DLH diminta tidak hanya memeriksa secara administratif, tetapi turun langsung ke lapangan. ESDM diminta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan teknis yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Polsek Klapanunggal dan Polres Bogor terkait temuan dugaan kempu tersebut, termasuk fungsi kempu, asal-usul pasokan solar, status perizinan tambang yang disorot, serta rencana sidak menyeluruh.
Namun, hingga saat ini belum diperoleh keterangan resmi. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Polres Bogor, Polsek Klapanunggal, Dinas ESDM, DLH, perusahaan-perusahaan yang disebutkan namanya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Warga sekitar Klapanunggal berharap aparat tidak menutup mata. Mereka khawatir, jika penanganan lambat, kondisi di lapangan keburu berubah sebelum pemeriksaan dilakukan.
Masyarakat meminta aparat segera melakukan pengecekan, mendokumentasikan temuan, mengamankan bukti sesuai prosedur hukum, dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret Polres Bogor dan instansi terkait. Apakah temuan dugaan kempu yang viral ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh, penelusuran rantai pasok solar, dan evaluasi total terhadap aktivitas pertambangan di Klapanunggal?
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan. Mereka membutuhkan tindakan nyata, transparansi, dan penegakan hukum yang berlaku adil bagi semua pihak.
Satu temuan seharusnya menjadi awal pengungkapan, bukan akhir dari pengawasan.
(Red/Iel)
