November 17, 2026

BOGOR, Buserbhayangkaratv –Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) melalui Koordinator Wilayah III melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan aparat penegak hukum terkait masifnya alih fungsi lahan di kawasan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang. Kawasan yang terletak tidak jauh dari kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang tersebut diduga mengalami penyimpangan fungsi lahan dari Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi kawasan perumahan.

Berdasarkan data yang dihimpun Korwil III PP GMKI, puluhan hektare lahan produktif yang seharusnya berfungsi menjaga ketahanan pangan kini telah mengantongi status Hak Guna Bangunan (HGB). Meski masuk dalam zona Areal Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Jawa Barat, status perlindungan sebagai LSD seharusnya membuat lahan tersebut tidak dapat dialihfungsikan.

“Kami mempertanyakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ini. Setiap kali banjir dan longsor melanda Bogor, alam selalu disalahkan. Padahal, ini adalah dampak nyata dari lemahnya pengawasan terhadap tata ruang,” tegas Ketua Korwil III PP GMKI, Riduan S Purba. Selasa (17/11).

Riduan menjelaskan bahwa wilayah Bojong Koneng merupakan salah satu titik yang terdampak banjir bandang pada Rabu (11/2/2026) lalu. Bencana tersebut mengakibatkan kendaraan warga hanyut dan akses jalan lumpuh total. Ia menilai kejadian tersebut bukan murni bencana alam, melainkan dampak kausalitas dari alih fungsi lahan besar-besaran yang dibiarkan tanpa kendali.

Secara regulasi, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan mutlak untuk menjaga kelestarian lahan pangan nasional.

Korwil III PP GMKI menemukan adanya anomali di lapangan di mana lahan berstatus LSD justru diterbitkan izin HGB-nya.

“Jika regulasi sudah jelas namun pelanggaran tetap terjadi, berarti ada masalah di hulu, baik itu rekomendasi yang keliru maupun adanya oknum yang bermain,” lanjut Riduan.

Ia juga membandingkan ketegasan aparat di wilayah lain, seperti Polda Bali yang baru-baru ini menetapkan tersangka atas kasus alih fungsi LSD di Ubud, Gianyar. Dalam kasus tersebut, tersangka dijerat UU Nomor 22 Tahun 2019 dan UU Nomor 41 Tahun 2009 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.

“Bali sudah menunjukkan taringnya dalam melindungi lahan produktif. Kami mempertanyakan mengapa di Bogor, yang lokasinya dekat dengan pusat kekuasaan, aparat seolah gamang bertindak?” sindirnya.

Berdasarkan pantauan lapangan dan data spasial, kawasan elite tersebut kini mulai dipadati kavling-kavling baru dengan nilai tanah yang terus meningkat. Korwil III PP GMKI mendesak Pemkab Bogor segera melakukan audit ulang terhadap seluruh izin yang terbit di kawasan Bojong Koneng.

“Jangan sampai dokumen LSD hanya menjadi formalitas di atas kertas, sementara fisiknya sudah berubah menjadi villa dan ruko. Kami berencana melaporkan temuan ini ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran prosedur dalam perubahan penggunaan tanah tersebut,” tutup Riduan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan pernyataan resmi saat dikonfirmasi mengenai persoalan alih fungsi lahan di kawasan Bojong Koneng tersebut.

(Ysp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *