BOGOR, Buserbhayangkaratv – Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, secara resmi mengakui bahwa proses pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Bojong Honje tidak melibatkan tenaga kerja dari warga setempat. Pengakuan ini disampaikan menanggapi kekecewaan yang disampaikan sejumlah warga pada (13/08).
Ketua TPK Pabuaran, Asep Saepudin, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak melibatkan warga sekitar didasari oleh beberapa pertimbangan.
“Biasanya kami selalu melibatkan, namun untuk kali ini kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Sering kali muncul keluhan, bahkan untuk hal teknis seperti keterlambatan kedatangan molen (truk mixer) beton. Warga kerap tidak sabar menunggu, padahal di musim anggaran seperti ini, semua kontraktor sibuk dengan pengiriman ke berbagai tempat,” jelas Asep saat dikonfirmasi.
Asep juga menambahkan bahwa kewenangan perekrutan tenaga kerja sepenuhnya berada di tangan kontraktor pelaksana dan harus melalui persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini adalah Kepala Desa.
”Walaupun kami telah menyampaikan saran kepada pihak kontraktor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, keputusan akhir ada pada mekanisme mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah warga di lokasi pembangunan menyatakan rasa kecewa mereka. Seorang warga, yang tidak disebutkan namanya, mengungkapkan keheranannya karena justru tenaga kerja yang didatangkan berasal dari daerah lain seperti Cianjur dan Bandung serta luar daerah lain.
”Saya heran, kenapa warga sini tidak dilibatkan sama sekali. Padahal saya punya pengalaman sering ikut proyek infrastruktur di wilayah lain. Entah mengapa di kampung sendiri justru tidak diajak,” keluhnya.
Warga tersebut juga memberikan klaim terkait kualitas pengerjaan. Menurutnya, hasil galian untuk fondasi jalan (Bekisting) dinilai tidak akan mencapai ketebalan ideal 12 centimeter setelah dipadatkan. “Coba nanti kalau sudah beres, dicek di bagian tengah, paling hanya beberapa centimeter,” tandasnya.
Warga lain bahkan secara spontan meminta perantara untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah desa agar suaminya yang sedang menganggur bisa diperkerjakan dalam proyek tersebut.
“Tolang (red) suami saya sudah lama nganggur. Coba bapak bilang ke orang desa supaya suami saya bisa ikut kerja,” pintanya.
Pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal justru memicu polemik akibat kurangnya penyerapan tenaga kerja setempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi dan koordinasi antara TPK, kontraktor, dan masyarakat dalam perencanaan proyek.
(Ysp)
Editor : Av
