JAKARTA, Buserbhayangkaratv — Kasus dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan publik. Namun kali ini, sorotan tajam tidak hanya tertuju pada para pelaku penimbunan, melainkan pada penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan informasi yang beredar, seorang sopir armada pengangkut BBM subsidi yang sempat diamankan oleh pihak Kepolisian Resor (Polres), dikabarkan langsung dibebaskan atas dugaan adanya intervensi atau “permintaan khusus” dari oknum TNI aktif.
Fenomena “tangkap lepas” ini memicu polemik besar di masyarakat. Publik mempertanyakan netralitas dan independensi aparat penegak hukum. Benarkah institusi kepolisian bisa tunduk di bawah tekanan intervensi? Secara hukum, tindakan melepaskan tersangka atas dasar “titipan” oknum aparat adalah pelanggaran berat yang mencederai keadilan.
Kasus penyelewengan BBM bersubsidi secara mutlak masuk ke dalam ranah Pidana Umum, bukan pidana militer. Oleh karena itu, secara yurisdiksi, institusi militer atau oknum TNI tidak memiliki wewenang hukum sama sekali untuk mengintervensi, apalagi memerintahkan Polres untuk melepaskan pelaku yang tengah diproses.
Berdasarkan kajian hukum yang kami himpun, tindakan melepas tersangka dengan alasan intervensi tersebut menabrak serangkaian regulasi tegas di Indonesia:
Undang-Undang Migas & UU Cipta Kerja: Berdasarkan Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 jo UU No. 6 Tahun 2023, tindakan menimbun atau mengangkut BBM bersubsidi secara ilegal demi keuntungan komersial terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
Dalam hal ini, Wewenang Mutlak Penyidik Kepolisian: Sesuai Pasal 7, 16, dan 17 KUHAP, pihak yang berwenang penuh untuk menahan atau melepaskan seseorang hanyalah penyidik Polri. Pelepasan pun harus memiliki dasar hukum yang kuat, seperti kekurangan alat bukti, bukan tindak pidana, atau melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) resmi—bukan atas dasar intervensi telepon atau “surat titipan”..Dugaan Penyalahgunaan Wewenang & Obstruction of Justice: Oknum TNI yang ikut campur dapat dijerat Pasal 421 KUHP terkait Penyalahgunaan Wewenang serta Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa militer dilarang mencampuri urusan Polri di luar perbantuan resmi. Lebih jauh, upaya menghalang-halangi proses hukum ini terancam Pasal 233 KUHP (Obstruction of Justice).
Praktik penghentian kasus atau pelepasan tersangka di tingkat Polres dinyatakan Ilegal dan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:
1. Alat bukti di lapangan sudah dinyatakan cukup (adanya muatan BBM ilegal, armada mobil, hingga dokumen/surat jalan palsu).
2. Alasan pembebasan murni karena adanya “atensi” atau telepon intervensi dari oknum luar.
3. Tidak diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) resmi yang sah secara hukum.
Bagi masyarakat, LSM, atau pihak pelapor yang dirugikan oleh praktik culas ini, hukum menyediakan jalur resmi untuk melawan ketidakadilan:
Untuk mengusut oknum penyidik atau pejabat Polres yang nekat melepas tersangka demi akomodasi kepentingan oknum tertentu. merupakan tindakan menyalahi aturan profesi di institusi polri.
Pihaknya juga akan melaporkan ke Pomdam / Puspom TNI, Jika terbukti ada keterlibatan prajurit TNI aktif yang melakukan intervensi, institusi TNI memiliki komitmen kuat untuk memproses anggotanya melalui Pengadilan Militer.
Selain itu, Ia juga akan mengadukan ke Kompolnas, Ombudsman, dan KPK, Mengingat bisnis BBM ilegal sering kali melibatkan perputaran uang haram dan “uang jalan,” keterlibatan lembaga pengawas eksternal sangat diperlukan guna mendeteksi potensi suap.
Institusi Kepolisian wajib menjaga marwah dan independensinya dalam menegakkan hukum. Alasan adanya intervensi dari oknum instansi lain sama sekali tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika kasus “tangkap lepas” BBM subsidi ini terus dibiarkan, maka aparat tidak hanya gagal memberantas mafia migas yang merugikan uang rakyat, tetapi juga ikut terjerumus dalam pusaran pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang. (Red/News)
