BOGOR, Buserbhayangkaratv — Maraknya sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor mendapat sorotan dari Aliansi Pemuda Bogor Timur. Organisasi kepemudaan tersebut mendesak aparat penegak hukum agar menangani seluruh perkara secara profesional, transparan, independen, dan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Ketua Aliansi Pemuda Bogor Timur, Djuhari Sasmita, mengatakan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik.
“Bogor sudah masuk dalam kondisi darurat korupsi. Kami meminta aparat penegak hukum jangan memberikan ruang bagi munculnya ketidakpercayaan masyarakat. Setiap perkara harus ditangani secara profesional dan masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai perkembangannya,” tegas Djuhari.
Sejumlah perkara menjadi perhatian Aliansi Pemuda Bogor Timur, antara lain dugaan jual beli jabatan yang ditangani Polres Bogor, dugaan korupsi di RSUD Parung, serta dugaan persoalan aset Pemerintah Kabupaten Bogor yang dikaitkan dengan penggunaan oleh Soto Boyolali dan disebut menimbulkan potensi kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar yang penanganannya dikaitkan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
Aliansi Pemuda Bogor Timur juga menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas di Kabupaten Bogor.
Menurut Djuhari, penggeledahan merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak boleh langsung dimaknai sebagai bukti kesalahan pihak tertentu. Namun, masyarakat tetap membutuhkan informasi mengenai perkembangan proses hukum tersebut sesuai kewenangan dan tahapan penyidikan.
“Kami tidak ingin mendahului proses hukum dan tidak ingin menghakimi siapa pun. Tetapi setelah adanya tindakan hukum, masyarakat tentu bertanya bagaimana perkembangannya. Jangan sampai publik hanya mengetahui adanya penggeledahan, sementara setelah itu tidak mendapatkan informasi yang memadai,” ujarnya.
Aliansi Pemuda Bogor Timur menegaskan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang rakyat.
“Apakah kami sebagai pemuda akan diam saja? Tidak. Kami akan terus mengawal persoalan ini. Kami ingin pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Djuhari.
Selain persoalan dugaan korupsi, Aliansi Pemuda Bogor Timur kembali menyuarakan aspirasi mengenai percepatan pemekaran Bogor Timur.
Menurut Aliansi Pemuda Bogor Timur, pembentukan daerah otonom baru harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan kajian yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kepentingan masyarakat.
“Bogor Timur memiliki potensi ekonomi yang besar. Kami ingin potensi tersebut dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi pemekaran Bogor Timur harus mendapatkan perhatian serius,”pungkas Djuhari.
Aliansi Pemuda Bogor Timur menyampaikan lima tuntutan:
1. Mendesak aparat penegak hukum menangani seluruh dugaan perkara korupsi secara profesional, independen, transparan, dan sesuai hukum.
2. Meminta adanya informasi perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat sesuai kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.
3. Mendorong pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Mendorong percepatan pembahasan aspirasi pemekaran Bogor Timur melalui mekanisme hukum dan kajian yang objektif.
Aliansi Pemuda Bogor Timur menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut secara kritis, konstruktif, damai, dan konstitusional demi kepentingan masyarakat.(**)
