Gambar Istimewa : PT KKAI produksi Karung BIG Untuk Batu Bara.
SUKABUMI, Buserbhayangkaratv — Isu pelanggaran hak ketenagakerjaan kembali mencuat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini, dugaan pengabaian hak buruh menguat di lingkungan PT KKAI, produsen karung batu bara. Sejumlah buruh mengeluhkan pembayaran upah yang jauh di bawah kesepakatan awal dan regulasi hukum yang berlaku. Rabu, (11/11/2026).
Berdasarkan fakta dan keterangan yang dihimpun tim redaksi, pihak perusahaan diduga kuat mengabaikan kewajiban pembayaran upah bulanan bagi para dok buruh yang telah mencurahkan tenaganya. “Janji Manis UMK vs Realita Pahit: Mengabdi Sebulan Dibayar Puluhan Ribu”
Pada fase perekrutan, para pekerja dianjurkan menerima kompensasi yang mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi sebesar Rp3.800.000. Melalui skema penyaluran lembaga penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing), kesepakatan upah bersih yang dijanjikan dipatok sebesar Rp3.200.000 per bulan, setelah dipotong biaya administrasi yayasan sebesar Rp500.000.
Namun dalam praktiknya, nilai yang diterima buruh di lapangan sangat tragis dan jauh dari standar kelayakan hidup. Seorang pekerja mengungkapkan, meski telah mengabdi penuh lebih dari satu bulan, imbalan yang benar-benar diterima hanya berkisar di angka puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
“Awalnya pihak pabrik menjanjikan upah sesuai UMK Sukabumi Rp3,8 juta. Karena melalui yayasan ada potongan, upah bersih yang seharusnya kami terima adalah Rp3,2 juta,” ujar seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Kenyataan di lapangan sungguh miris. Beberapa pekerja dilaporkan hanya menerima honor sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000 untuk masa kerja penuh lebih dari satu bulan.
Kekecewaan ini turut diamini oleh pihak keluarga buruh. Salah satu orang tua pekerja menumpahkan amarahnya atas perlakukan yang dinilai tidak adil tersebut.
“Anak saya bekerja hampir dua bulan, tetapi hanya dibayar Rp200 ribu. Bahkan ada rekannya yang cuma mengantongi Rp50 ribu, Rp100 ribu, hingga Rp150 ribu. Ini jelas sangat jauh dari standar kelayakan hidup,” tegasnya dengan nada kecewa, Rabu (6/11).
Janji Manis Pelunasan Mangkrak, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Merespons pengabaian hak dasar ini, para pekerja sempat menggelar aksi protes dan menuntut kepastian dari manajemen PT KKAI.
Kendati pihak manajemen sempat mengumbar janji pelunasan secara bertahap dalam rentang waktu 5 hari hingga 5 minggu (antara tanggal 5 hingga 10), janji tersebut hanya menjadi angin segar tanpa realisasi.
“Kami sempat menunda langkah hukum karena berpegang pada janji perusahaan. Namun hingga lima minggu berlalu, tidak ada iktikad baik dari manajemen maupun yayasan untuk melunasi upah kami sesuai hak (Rp3,2 juta),” terang perwakilan pekerja.
Merasa terus dipermainkan, para buruh menegaskan kesiapannya untuk membawa dugaan eksploitasi ketenagakerjaan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi.
Saat dikonfirmasi awak media, Irwan yang diduga bertindak selaku pimpinan yayasan outsourcing penyalur buruh membantah tuduhan tersebut dan berusaha melepaskan diri dari polemik ini.
“Yayasan kami sudah tidak lagi menjalin kerja sama operasional dengan PT KKAI,” dalih Irwan. Ia mengklaim persoalan ini dipicu oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan lembaga yayasannya.
Namun, pengakuan Irwan berbanding terbalik dengan kesaksian bertubi-tubi dari para buruh. Menurut keterangan pekerja, Irwan secara langsung merupakan sosok perwakilan yayasan yang menjanjikan skema gaji UMK Sukabumi dengan potongan administrasi bersih Rp3.200.000. Tak hanya itu, Irwan juga yang mengumbar janji penundaan pembayaran bertahap dari jangka waktu 5 hari hingga mengulur waktu 5 minggu tanpa kepastian.
Masyarakat Mendesak Pemkab Sukabumi Turun Tangan
Menyikapi polemik ketenagakerjaan yang kian memanas ini, elemen masyarakat dan para pekerja mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi beserta Disnakertrans untuk segera bertindak tegas dan melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Pengawasan ketat terhadap PT KKAI serta penertiban izin operasional yayasan outsourcing nakal di wilayah Sukabumi menjadi mutlak dilakukan, agar posisi tawar buruh yang rentan tidak terus dimanfaatkan oleh oknum pengusaha demi mengeruk keuntungan semata.
Hingga berita ini dipublikasikan, awak media masih terus berupaya membuka ruang komunikasi dan mengonfirmasi jajaran manajemen utama PT KKAI guna mendapatkan klarifikasi resmi serta hak jawab yang berimbang.
(Asp/Ysp)
Editor: Zen/ Tim Redaksi
