SUKAMAKMUR, BOGOR, Buserbhayangkaratv – Polemik maraknya kavling di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Camat Sukamakmur, Andri, mengakui baru menjabat sebulan dan baru mengangkat persoalan tersebut, kini Camat kembali menegaskan bahwa persoalan kavling masih sangat prematur untuk diberi pernyataan resmi.
Pernyataan itu disampaikan Camat Andri saat dikonfirmasi awak media, Minggu (15/11/2026).
“Nanti jawabnya… bila sudah saya kumpulkan kembali para pelaku kavling dan sudah ada kajian untuk bahan regulasinya… sekarang masih sangat prematur… belum bisa membuat statement… karena ini bukan tanggung jawab pribadi… ini tanggung jawab pemerintah,” ujar Camat Andri.
Pernyataan tersebut disampaikan Camat untuk menjawab 7 pertanyaan lanjutan awak media terkait hasil rapat di DPRD Kabupaten Bogor, tindak lanjut surat teguran, dan keterbukaan informasi publik.
Sebelumnya, Camat Andri mengakui dirinya yang memulai kembali pengangkatan isu kavling ini, meski informasi terkait kavling sudah pernah ada sebelumnya.
“Belum ada yang mengangkat… saya yang memulainya kembali… meskipun ada info sebelumnya sudah pernah ada tapi tidak ada hasil produk hukum atau lainnya,” kata Andri.
Camat juga menjelaskan, adanya perintah kepada Camat dan Muspika untuk mengundang kembali para pelaku kavling di wilayah Sukamakmur.
Awak media memperoleh dokumentasi Camat Sukamakmur mengikuti rapat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14:55 WIB.
Terkait rapat tersebut, Camat Andri menegaskan bahwa rapat itu belum untuk konsumsi publik.
“Dalam rapat tersebut belum untuk konsumsi publik karena belum ada kebijakan yang perlu disosialisasikan, hanya khusus untuk pengelola kavling,” ujar Andri.
Camat menyebut, persoalan ini masih perlu kajian dan pendalaman. Peran pemerintah dan DPRD dalam fungsi legislasi baru akan disosialisasikan bila regulasi sudah terbentuk.
“Perlu kajian dan pendalaman terkait hal ini, peran pemerintah dan DPRD dalam fungsi legislasi, baru bila sudah terbentuk maka akan ada sosialisasi,”kata Andri.
Salah satu pengakuan paling penting dari Camat adalah terkait surat kepada Bupati Bogor.
Camat Andri menjelaskan, surat resmi ke Bupati baru akan dibuat setelah pertemuan dengan para pengelola kavling dilakukan. Sebelumnya, yang disampaikan baru laporan lisan dan tembusan terkait penutupan Kavling Harmoni Hanjawong Village.
“Surat ke Bupati nanti setelah kami melakukan pertemuan dengan para pengelola… kalau kemarin laporan lisan dan tembusan terkait penutupan kavling Harmoni Hanjawong,”ujar Andri.
Artinya, hingga berita ini diturunkan, belum ada surat resmi tertulis dari Kecamatan Sukamakmur kepada Bupati Bogor terkait penanganan kavling secara umum.
Camat Andri juga mengakui, hingga saat ini belum ada perintah tindakan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena persoalan masih dalam tahap kajian.
“Belum ada perintah tindakan ke Satpol PP… karena kan sedang dilakukan kajian,” kata Andri.
Padahal sebelumnya, Kecamatan Sukamakmur telah menerbitkan Surat Teguran Nomor 600.1.15.2/812-Trantibum, tertanggal 22 Oktober 2026, yang ditujukan kepada PT. Harmoni Agroland Indonesia.
Dalam surat tersebut, Kecamatan memerintahkan:
Menghentikan semua kegiatan di lapangan.
Menghentikan segala kegiatan promosi baik secara online maupun offline
Berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor terkait penyelesaian perizinan
Melaporkan hasil tindak lanjut kepada Camat Sukamakmur paling lambat 7 hari kerja
Tidak diperkenankan melakukan kegiatan fisik maupun promosi sebelum perizinan ditempuh
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum memperoleh penjelasan resmi mengenai sejauh mana surat teguran tersebut telah dilaksanakan di lapangan.
Terkait adanya informasi dugaan persoalan hukum dan klaim kepemilikan tanah pada sejumlah kavling di Sukamakmur, Camat Andri menyatakan persoalan tersebut merupakan urusan masing-masing pihak.
“Permasalahan tanah itu masing-masing para pihak dalam penyelesaiannya… kecuali ada yang mohon mediasi baru kita tindaklanjuti,”ujar Andri.
Camat belum menjelaskan apakah Kecamatan telah mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat agar tidak membeli kavling yang belum jelas legalitas dan perizinannya.
Sementara itu, awak media juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor dan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor terkait hasil rapat 13 November 2026 dan fungsi pengawasan terhadap maraknya kavling di Sukamakmur.
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum memperoleh jawaban resmi dari pihak DPRD Kabupaten Bogor.
Di tengah proses kajian yang masih berlangsung, aktivitas kavling di lapangan terpantau masih berjalan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: selama kajian berlangsung, apa status aktivitas kavling tersebut? Apakah dibiarkan, diimbau berhenti, atau dihentikan sementara?
Awak media telah meminta kepada Camat Sukamakmur untuk memastikan tiga hal sederhana:
- Kapan pertemuan dengan pelaku kavling akan dilaksanakan?
- Sampai kapan kajian regulasi ini ditargetkan selesai?
- Selama masa kajian, apa status aktivitas kavling di lapangan?
Hingga berita ini diturunkan, tiga pertanyaan tersebut belum dijawab secara pasti.
Awak media menegaskan, pemberitaan ini disampaikan dalam rangka keterbukaan informasi publik dan pengawasan sosial. Camat Sukamakmur, Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta pihak pengelola kavling tetap diberi ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Awak media akan terus melakukan pemantauan dan konfirmasi lanjutan.
Editor: Ysp Ismail