PANDAN/TAPTENG – SUMUT | Dikutip dari Grup Media ini, Adanya Dugaan Atau Indikasi Tindakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdis) Wilayah X yang membawahi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan kota Sibolga, Ahmad Dasuki, ST, MM, diduga melakukan intervensi terhadap sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK negeri maupun swasta, terkait pengelolaan dana revitalisasi sekolah hingga penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Informasi tersebut diperoleh dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Kepada wartawan, sumber menyebut sejak Ahmad Dasuki menjabat sebagai Kacabdis Wilayah X, sejumlah kepala sekolah merasa tidak nyaman dalam menjalankan program sekolah.
“Beberapa kepala sekolah mengaku mendapat tekanan terkait pelaksanaan pembangunan revitalisasi sekolah, termasuk penunjukan konsultan perencanaan dan pelaksana proyek yang disebut-sebut harus mendapat persetujuan dari Kacabdis,” ungkap sumber kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).
Sumber juga menyebut, intervensi tidak hanya terjadi pada proyek pembangunan, tetapi juga pada pengadaan buku pelajaran dan alat tulis kantor (ATK).
“Sekolah diarahkan untuk membeli buku dari salah satu distributor tertentu. Jika tidak mengikuti arahan, kepala sekolah disebut-sebut mendapat tekanan bahkan ancaman mutasi,” ujarnya.
Selain itu, sumber mengungkap adanya dugaan pungutan terhadap dana BOS di puluhan SMA dan SMK di wilayah kerja Cabdis Wilayah X.
“Diduga ada pungutan dari sekolah dengan nominal tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah siswa. Pungutan itu disebut-sebut untuk disetor ke pihak tertentu,” kata sumber.
Tak hanya itu, sumber juga mengungkap adanya dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah dengan nominal mencapai ratusan juta rupiah. Namun, klaim tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dari aparat berwenang.
Secara terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, Ahmad Dasuki, telah diupayakan untuk dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya terkait sejumlah tudingan tersebut, mulai dari dugaan intervensi proyek revitalisasi, pengadaan buku, hingga dugaan pungutan dana BOS. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait guna keberimbangan pemberitaan. (Red)
